AUDIT SEKTOR PUBLIK (Audit Sektor Pemerintahan di Indonesia)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

Sungguh berat sekali rasanya untuk mulai menulis, namun akan sangat mubazir apa yang saya baca jika tidak dibagikan kepada sesama. Baiklah kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai audit sektor publik semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan materi ini.

AUDIT SEKTOR PUBLIK (Audit Sektor Pemerintahan di Indonesia)

Frida Fanani Rohma _ *rohmafrida@gmail.com

Audit Sektor Pemerintahan di Indonesia

 Audit sektor publik memiliki cakupan yang cukup luas, oleh karena itu penting untuk memahami secara detail dalam setiap bagian. Berikut akan dibahas mengenai cakupan audit pemerintah di Indonesia termasuk pengawasan, pemeriksaan, jenis audit, serta ciri khusus audit pemerintahan di Indonesia yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN), BPK, BPKP dan Inspektorat.

Cakupan Audit Pemerintahan di Indonesia (termasuk Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian di Indonesia)

 Secara umum cakupan audit pemerintahan termasuk di Indonesia tidak berbeda dengan audit di sektor bisnis yaitu mencakup audit internal dan audit eksternal. Bastian (2001: 273) menjelaskan audit eksternal sektor publik memiliki tanggungjawab yang lebih luas dibandingkan dengan audit eksternal sektor bisnis, karena peraturan, tugas dan kewajiban yang dibebankan lebih besar. Sedangkan audit interal lebih pada fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal, tujuan audit internal di sektor publik untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya yang layak, ekomonis, efisien dan efektif, Bastian (2001: 272). Secara umum perbedaannya adalah sebagai berikut: 

	Audit Eksternal	Audit Internal
Tujuan	Memberikan pendapat	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas
Pemakai	Stakeholder (DRP, Rakyat dan lain-lain)	Manajemen pemerintah
Metode	Audit ketaatan dan audit keuangan.	Audit operasional, audit manajemen dan audit kinerja.
Kriteria	Undang-undang, PABU, SPAP (Standar Profesi Audit Independen)	Undang-undang, key performance indicator, SPAP (Standar Profesi Audit Independen)
Outcome	Good Governance	Good Governance

*Sumber: Bastian (2001: 274)

      Dalam membahas mengenai audit internal dan eksternal di sektor publik akan selalu terkait dengan BPK (Badan Pemeriksa Pembagunan) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta mengenai sistem pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Indonesia. Halim dan Kusufi (2016: 369) menjelaskan bahwa secara konseptual pemeriksaan (auditing) sangat berbeda dengan aspek pengawasan, pemeriksaan APBN/APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang mewakili wewenang dan keahlian untuk melakukan audit, sedangkan pengawasan dapat dilakukan dari pihak internal maupun eksternal.

     Pengawasan merupakan tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (DPR/DPRD) lebih menekankan evaluasi terhadap pimpinan dan pengawasan internal lebih menekankan pada pengendalian internal dan pengendalian manajemen, Halim dan Kusufi (2016: 370). Sedangkan pemeriksaan berdasarkan Taringan (2007) dalam Halim dan Kusufi (2016: 370) dibagi menjadi dua jenis yaitu pemeriksaan keuangan internal dan eksternal, pemeriksaan internal lebih pada bentuk pengawasan pada pimpinan seperti yang dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam lingkungan pemerintah secara keseluruhan, sedangkan pemeriksaan eksternal lebih kepada pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

    Bastian (2012: 298) menjelaskan bahwa BPKP merupakan lembaga “pengawas pemerintahan”, sedangkan BPK merupakan lembaga “pemeriksa” yang berada di luar pemerintahan. Bastian (2012: 298) menambahkan sebagai pemeriksa eksternal BPK harus memberikan opini terhadap pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan BPKP sebagai lembaga pengawas nampaknya dalam praktiknya cenderung menjadi pemeriksa, hal tersebutlah yang mengakibatkan pemerintahan kehilangan pengawas yang akan memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan program pembangunan. Berikut merupakan dasar perbedaan penting dari pengawasan dan pemeriksaan selain dari unsur BPK “pemeriksa” dan BPKP “pengawas” adalah sebagai berikut: 

	Pengawasan	Pemeriksaan	Pengendalian
Lembaga	Internal audit	Eksternal audit	Atasan
Hasil	Rekomendasi	Opini	Pujian/Teguran
Metode	Observasi	Trading	Komunikasi/Dialog
Tindak lanjut	Perbaikan	Penyidikan	Peningkatan kinerja
Subjek	Manajemen program	Manajemen organisasi	Bawahan
Objek	Mekanisme program	Bukti transaksi	Perilaku manusia
Tujuan	Tercapai tujuan	Diterima umum	Reformasi

*Sumber: Bastian (2001: 298)

     Perlu diperhatian bahwa BPK dan BPKP dalam melaksanakan tanggungjawabnya perlu memahami dan mematuhi kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Badjuri (2012) menjelaskan bahwa kegiatan utama APIP meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi, kode detik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008. 

 _tulisan ini semata-mata hanya ringkasan yang masih sangat sederhana, masih terdapat beberapa hal yang ingin saya tambahkan sebenarnya mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK, BPKP dan Inspektorat, namun si mungil (laptop) sudah lelah dan meminta haknya untuk diistirahatkan untuk ditambah daya, semoga dapat disambung diposting berikutnya, AAmiiin..