Teori dan Aplikasi: Konsep Sistem Pengendalian Manajemen dan Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Pemerintahan

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Salam Sejahtera,

Semoga kebaikan dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Kali ini masih dalam ranah sektor publik ya teman-teman, kita akan membahas mengenai Sistem Pengendalian Manajemen dan Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Pemerintahan, semoga bermanfaat dan dapat membantu bagi yang membutuhkan materi ini.

Sistem Pengendalian Manajemen dan Pusat Pertanggungjawaban di Organisasi Pemerintahan

Frida Fanani Rohma _ *rohmafrida@gmail.com

Manajemen Strategi di Organisasi Pemerintahan

Manajemen strategi diperlukan untuk mengembangkan sistem pengendalian manajemen. Untoro (2010) dalam Halim dan Kusufi (2016: 87) mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan manajemen strategi sangat tergantung pada lingkup organisasi, pada konteks publik ketidakpastian lingkungan dipengaruhi oleh besarnya pesan oversight body, pihak berkepentingan yang sangat bervariatif dan sasaran organisasi yang masih samar  Halim dan Kusufi (2016: 97-100) menjelaskan proses manajemen strategis pada sektor publik telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Bab IV Pasal 8, menjelaskan terdapat empat tahap utama yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan pembangunan nasional atau dapat disebut sebagai tahap manajemen strategis dalam pemerintahan sebagai organisasi sektor publik yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Sistem Pengendalian Manajemen Dan Pertanggungjawaban Di Organisasi Pemerintahan

     Sistem pengendalian manajemen sebagai serangkaian sistem yang terdiri dari sebuah proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi supaya melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan tahap selanjutnya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi setelah manajemen strategis, sebagai alat untuk mencapai sistem manajemen yang baik

     Mardiasmo (2009: 45) menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya strategi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tercapai. Dalam melaksanakan sistem pengendalian manajemen diperlukan peran beberapa bagian yang terkait didalamnya seperti kemampuan dari sumber daya manusia dan dukungan dari lingkungan organisasi baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

    Sistem pengendalian manajemen di pemerintahan dapat dilakukan secara formal dan nonformal, terdapat beberapa proses sistem pengendalian manajemen di pemerintahan yang perlu memperhatikan untuk mencapai hasil yang optimal, Mardiasmo (2006: 50-58) yaitu:

1. Perumusan strategi: Dalam pemerintahan perumusan strategi dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Perumusan strategi menghasilkan strategi global (makro) yang dijabarkan menjadi strategi mikro. Salah satu metode penentuan strategi dengan menggunakan analisis SWOT.

2. Perencanaan Strategik: Perencanaan strategik merupakan proses penentuan program, aktivitas atau proyek yang dalam pemerintahan tercermin pada RPJM, RPJP, RKP.

3. Penganggaran dan Operasional Anggaran: Merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategik dilakukan.
   
4. Penilaian kinerja: Supaya sistem pengendalian manajemen pada pemerintahan dapat berjalan optimal adanya penilaian kinerja dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment sangat diperlukan. Manajemen kompensasi reward dapat berupa finansial maupun dalam bentuk nonfinansial

Terdapat keterkaitan antara sistem pengendalian manajemen dengan pusat pertanggungjawaban. Sebagaimana Anthony dan Govindarajan (2007: 170) selaras dengan Mardiasmo (2009: 45) menjelaskan bahwa struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen hal ini dikarenakan sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat petanggungjawaban yang baik. Pengendalian manjemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk menerapkan strategi dan program yang telah di seleksi melalui proses perencanaan strategik, terdapat empat pusat pertanggungjawaban di pemerintah berdasarkan Halim dan Kusufi (2016: 110-11) dan Mardiasmo (2009: 47):

1. Pusat Biaya: Merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan, ukuran kinerja berdasarkan pada penggunaan biaya tidak berdasarkan nilai output. Pada pemerintahan nilai output yang dihasilkan seringkali ada namun tidak dapat diukur dalam satuan moneter hanya sebatas pengukuran fisik

2. Pusat Pendapatan: Merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Operasional yang ada didalamnya di dominasi dengan menghasilkan dan memungut pendapatan.

3. Pusat Laba: Merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang dihasilkan yakni dengan menandingkan input dengan output yang dapat dinilai dalam satuan unit moneter.
   
4.  Pusat investasi: Merupakan pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

Pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk melakukan buttom up budgeting atau parcitipative budgeting, Halim dan Kusufi (2016: 112). Selain itu Mardiasmo (2009: 48) mambahkan, bahwa aturan pengendalian dapat dibagi menjadi aturan pengendalian dan aturan pelaksanaan dan pada setiap pusat pertanggungjawaban manajer memiliki kebijaksanaan untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan sehingga pusat pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Halim dan kusufi (2016: 114) menjelaskan untuk mengarahkan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajer dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja, oleh karena itu pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan pencapaian dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. 

Aplikasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan

Berikut aplikasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan.

1. Pusat Biaya

Sesuai dengan definisi, pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan, ukuran kinerja berdasarkan pada penggunaan biaya tidak berdasarkan nilai output. Halim dan Kusufi (2016: 115) menjelaskan pada pemerintahan nilai output yang dihasilkan seringkali ada namun tidak dapat diukur dalam satuan moneter hanya sebatas pengukuran fisik. Dalam pemerintahan efisiensi pusat biaya didasarkan pada biaya standar, dan tingkat efektifitas didasarkan pada kepuasan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Contoh: Kementerian kesehatan mengeluarkan biaya berdasarakan standar biaya tertentu (efisiensi) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan hasil dari pusat biaya.

2. Pusat Pendapatan

Sesuai dengan definisinya pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Fokus pusat pendapatan adalah menghasilkan pendapatan dan kinerjanya didasarkan pada besaran pendapatan sesungguhnya dari yang ditargetkan. Contoh: kemampuan DJP dalam memungut dan mengumpulkan pajak, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Besaran jumlah pajak yang berhasil diperoleh dari pungutan dibandingkan dengan jumlah yang dianggaran. Selain itu pada pemerintah daerah terdapat dinas pendapatan yang berperan untuk memungut dan mengumpulkan pendapatan daerah, walaupun dalam pemerintah daerah terdapat berbagai dinas yang memperoleh pemasukan dari satuan kerja dibawahnya seperti dinas perhubungan dari retribusi dan reklamasi namun tetap terjadi koordinasi dengan dinas pendapatan setempat, karena kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggungjawab dari dinas pendapatan.

3. Pusat Laba

Sesuai dengan definisinya pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang dihasilkan yakni dengan menandingkan input dengan output dan dinilai dalam satuan moneter. Pada umumnya pusat laba merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi, Halim dan Kusufi (2016: 116) mengungkapkan proses pembiayaan pada perusahaan yang melakukan privatisasi dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, namun kegiatan operasionalnya sama dengan organisasi bisnis. Contoh: BUMN yang beberapa diantara masih mendapatkan suntikan dana dari APBN, namun dalam praktiknya seperti organisasi bisnis untuk menghasilkan laba yang nantinya pada tingkat tertentu dari laba tersebut akan diserahkan kepada negara.

4. Pusat Investasi

Sesuai dengan definisnya pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnnya. Pusat investasi pada pemerintahan terkait dengan pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat tidak hanya orientasi manfaat keuangan namun juga untuk memperoleh manfaat non keuangan. Contoh: terkait dengan manfaat keuangan, pembangunan tempat pariwisata merupakan investasi pemerintah yang menghasilkan manfaat keuangan dan secara bersaman dinas pendapatan sebagai pusat pendapatan dapat memperoleh retribusi dari pengunjung yang datang dengan kendaraan dalam bentuk retribusi parkir. Terkait dengan manfaat non keuangan seperti pembangunan, prasarana umum seperti jembatan. Manfaat keuangan dari jembatan tersebut tidak dapat dihitung, namun adanya jembatan memudahkan akses dan mobilisasi penduduk, kemudahan akses dan mobilisasi dapat mengakibatkan perputaran barang menjadi lebih mudah, perekonomian dapat meningkat yang memungkinkan penerimaan pajak juga meningkat.

5. Pusat Beban Terbatas

Pusat beban terbatas merupakan unit yang menghasilkan output namun tidak dapat diukur secara keuangan atau unit yang tidak memiliki hubungan yang kuat antara pemakaian sumber daya dan hasil yang dicapai, Halim dan Kusufi (2016: 118). Contoh dari pusat beban terbatas pada organisasi pemerintahan adalah bagian administrasi, kesekretariatan, tata usaha pada sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung operasional kantor dan pelaksanaan program SKPD secara keseluruhan. Kegiatan yang dilaksanakan mudah diukur inputnya yaitu biaya yang dikeluarkan tetapi output sangat sulit untuk diukur dengan tolak ukur kinerja. Pada umumnya yang hanya dapat diukur adalah tingkat efisiensi, karena tingkat efektifitasnya sangat sulit untuk diukur.

REFERENSI

Anthony, Robert N. and Govindarajan V. 2007, Management Control System Jilid Satu Edisi 12. McGraw-Hill Irwin, 12^th Edition

Anthony, Robert N. and Govindarajan V. 2007, Management Control System Jilid Dua Edisi 12. McGraw-Hill Irwin, 12^th Edition

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Kuangan Daerah SAP Berbasis Akrual Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2016. Teori Kosep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Dan Pembangunan Nasional